Geopark Kaldera Toba Kena Kartu Kuning UNESCO

Peringatan itu dikeluarkan pada pertemuan UNESCO Global Geopark di Maroko, 4–5 September 2023 lalu. Kartu kuning merupakan sinyal bahwa pengelolaan Kaldera Toba dinilai belum memenuhi beberapa kriteria penting yang ditetapkan UNESCO. Jika tidak segera diperbaiki, status geopark bisa diturunkan, bahkan dicabut.

Baca Juga:

• Borobudur Tambah Kuota Naik Candi Jadi 3.000 Orang, Sunrise Jadi Daya Tarik Baru
• Jelang Revalidasi UNESCO, BP Geopark Kaldera Toba Lakukan Pra Evaluasi Geosite dan Keterlibatan Masyarakat
• Geopark Meratus Resmi Masuk Jaringan UNESCO: Simbol Kekayaan Geologi dan Harapan Masa Depan Berkelanjutan

Deputi Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Hariyanto, menegaskan bahwa kementeriannya telah mengambil sejumlah langkah konkret untuk menjawab peringatan tersebut. Salah satunya dengan memanggil langsung pengelola Kaldera Toba untuk memberikan penjelasan serta menyusun rencana perbaikan secara menyeluruh.

Rekomendasi dari UNESCO meliputi penguatan warisan geologi dan interpretasinya, termasuk diversifikasi narasi geologi dan perluasan kegiatan survei. Selain itu, perlu dilakukan identifikasi dan inventarisasi warisan alam, budaya, serta buatan. Peningkatan visibilitas kawasan dan kemitraan antar-geopark juga menjadi poin penting, termasuk pelatihan dan jejaring antar pengelola geopark di Indonesia.

Kemenparekraf akan memfasilitasi penyusunan siteplan pada sejumlah geosite strategis di Kaldera Toba, yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2026. Penyusunan siteplan ini dianggap penting untuk memperkuat struktur manajemen kawasan agar selaras dengan standar UNESCO.

Di samping itu, kementerian juga akan membangun panel-panel interpretasi di berbagai geosite agar pengunjung bisa lebih memahami nilai geologi dan kekayaan alam Kaldera Toba. Penyelenggaraan event-event MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) juga dipersiapkan guna memperkuat promosi destinasi dan menarik minat wisatawan.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Kemenparekraf mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp56,6 miliar pada tahun 2024. Dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan infrastruktur dan kegiatan non-fisik yang tersebar di delapan kabupaten sekitar Danau Toba. Sejumlah geosite yang mendapat perhatian khusus termasuk Monkey Forest Sibaganding dan Geosite Pulau Sibandang.

General Manager Badan Pengelola Kaldera Toba UNESCO Global Geopark, Dr. Azizul Kholis, menyatakan bahwa pihaknya sudah mendapatkan dukungan penuh dari Gubernur Sumatra Utara. Dalam audiensi yang digelar di Jakarta, ia mengungkapkan bahwa proses pembenahan akan berlangsung dalam dua bulan ke depan.

UNESCO dijadwalkan akan kembali melakukan asesmen pada 15 Juli 2025. Hingga saat itu, berbagai pembenahan ditargetkan rampung agar Kaldera Toba bisa kembali mendapatkan status kartu hijau. Meski tantangan cukup besar, Azizul optimistis semua pihak, mulai dari pusat hingga daerah, bisa bekerja sama mengembalikan kejayaan geopark yang menjadi kebanggaan nasional tersebut.