Ratusan Warga Medan Tembung Krisis Air Bersih, DPRD Minta Pemko Tak Lepas Tangan

Kitakini.com - Pemerintah Kota Medan diminta tidak hanya bergantung pada Perumda Tirtanadi dalam mengatasi krisis air bersih yang melanda warga di Kecamatan Medan Tembung. Permintaan tegas ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Modesta Marpaung, SKM, saat ditemui di gedung dewan pada Rabu (6/8/2025).

Baca Juga:

• Diduga ODGJ, Pria di Medan Tikam Perut dan Gorok Leher di Depan Umum
• Ewin Putra Dukung Atlet Jujitsu Dojo Tirtanadi Ikuti PBJI Open Tournament 2025
• Berikan Rasa Aman Pada Pengendara Jelang Perayaan Natal dan Tahun Baru, Kapolda Tinjau Kawasan Longsor Di jalur Medan-Berastagi

Politisi dari Fraksi Partai Golkar tersebut menyoroti langsung kondisi warga di Jalan Tempuling, Gang Ibu, Lingkungan 13, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, yang telah bertahun-tahun hidup dalam kekurangan pasokan air bersih. Menurutnya, persoalan ini sudah terlalu lama dibiarkan tanpa solusi nyata, meskipun warga telah berkali-kali menyampaikan keluhan.

"Warga di sana cukup menderita. Air bersih adalah kebutuhan dasar dan tidak boleh diabaikan. Mereka sudah berulang kali menyampaikan aspirasi, namun belum juga mendapatkan kepastian," kata Modesta.

Ia menyampaikan harapannya agar Pemko Medan segera mengambil langkah strategis dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru). Kolaborasi lintas sektor dinilai sangat penting, agar krisis air bersih tersebut tidak hanya dibebankan kepada Perumda Tirtanadi sebagai penyedia layanan utama.

"Melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), saya berharap ini bisa segera tertangani. Tapi saya tekankan lagi, ini harus menjadi perhatian khusus dari Dinas Perkimcikataru. Jangan hanya Tirtanadi yang disorot, pemerintah daerah harus hadir dan tanggap," tegasnya.

Modesta juga mengungkapkan bahwa Perumda Tirtanadi telah memberikan penjelasan terkait penolakan permohonan warga untuk sambungan air bersih. Alasannya, kapasitas distribusi air di kawasan tersebut belum memadai dan tidak mampu menjangkau seluruh warga secara merata. Namun demikian, menurutnya, hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk membiarkan masyarakat terus hidup dalam kesulitan.

"Jangan biarkan masyarakat menunggu tanpa kejelasan. Kalau memang distribusinya belum bisa, maka perlu dicari alternatif lain, misalnya pembangunan infrastruktur baru atau kerja sama dengan pihak ketiga," tambahnya.

Ia berharap seluruh pihak, baik eksekutif maupun legislatif, bisa duduk bersama untuk mencarikan solusi konkret. DPRD Medan, lanjut Modesta, siap mendorong dan mengawal kebijakan anggaran yang berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat, termasuk air bersih.