Ratusan Mahasiswa Kepung DPRD Sumbar, Tolak Kebijakan Presiden dan Soroti Masalah Lingkungan
Kitakini.com - Suasana depan gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat di Jalan Khatib Sulaiman, Kota Padang, memanas pada Senin sore (4/8/2025). Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumatera Barat turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap sejumlah kebijakan nasional, serta menyoroti berbagai persoalan daerah yang dinilai mendesak perhatian publik.
Baca Juga:
Dalam aksi yang berlangsung di depan pagar gedung dewan tersebut, para mahasiswa membawa spanduk, poster-poster berisi kritik, dan berorasi secara bergantian menggunakan pengeras suara. Mereka juga membakar ban bekas sebagai simbol kekecewaan dan penolakan terhadap berbagai isu yang mereka nilai bermasalah. Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari ratusan personel Kepolisian Resor Kota Padang guna menjaga ketertiban dan mencegah potensi kericuhan.
Koordinator aksi, Rifandi, menyampaikan bahwa mereka menolak sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum transparan dan rawan penyimpangan. Mahasiswa meminta program tersebut dievaluasi menyeluruh agar tepat sasaran dan tidak menjadi lahan permainan pihak tertentu.
Selain itu, aliansi mahasiswa juga menyampaikan penolakan terhadap praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh sejumlah Menteri dan Wakil Menteri di Kabinet Indonesia Maju jilid dua. Mereka menilai rangkap jabatan tersebut tidak etis dan berpotensi mengganggu efektivitas kerja di lingkungan pemerintahan.
Dalam tuntutannya, mahasiswa mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) hingga seluruh pasal yang dinilai kontroversial dikaji ulang dengan melibatkan partisipasi publik secara luas. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses legislasi, terutama yang menyangkut hak-hak dasar warga negara.
Sementara itu, dalam konteks lokal, para mahasiswa juga mengecam keras aktivitas deforestasi dan pertambangan ilegal yang terjadi di wilayah Sumatera Barat. Mereka menuntut DPRD Provinsi Sumbar mengambil langkah konkret untuk menindak dugaan pelanggaran lingkungan hidup, pencemaran, serta penyerobotan lahan negara yang diduga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab.
"Kami mendesak pencabutan izin Pengelolaan Hutan Produksi Berbasis Perizinan Berusaha (PBPH) yang cacat secara prosedural, dan meminta dilakukan peninjauan ulang terhadap seluruh proses perizinan serta dampaknya, khususnya di wilayah Pulau Sipora yang semakin terancam kerusakan ekologis," kata Rifandi lantang dalam orasinya.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, sempat turun menemui massa aksi. Namun, ia tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan di tengah situasi yang belum kondusif. Akibatnya, Muhidi kembali masuk ke dalam gedung dewan tanpa dialog terbuka dengan mahasiswa. Aksi pun berlanjut dengan pembakaran ban bekas oleh peserta unjuk rasa sebagai bentuk simbolik perlawanan.
Aksi damai ini berlangsung hingga sore hari dengan pengamanan ketat. Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal isu-isu yang mereka suarakan hingga mendapat respons konkret dari pihak legislatif dan eksekutif, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Presiden Prabowo Buat Terobosan Baru, Tunjangan Sertifikasi Guru Ditransfer Langsung
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut Apresiasi Kebijakan Presiden untuk Swasembada Pangan
