Tuntut Keadilan, Empat Aktivis Buruh Gelar Aksi Protes Saat Paripurna DPRD Sumut

Kitakini.com - Suasana Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara di Gedung DPRD Jalan Imam Bonjol, Medan, mendadak ricuh, Kamis pagi (17/7/2025). Empat aktivis buruh yang menyaru sebagaiwartawan dari sejumlah media nasional tiba-tiba melakukan aksi protes di tengah sidang. Mereka menuntut keadilan atas pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami sejumlah masyarakat di Mandoge, Kabupaten Asahan.

Baca Juga:

• Sumut Tetapkan 9 Target Makro Pembangunan, Fokus pada Ekonomi dan Lingkungan
• Dugaan Penembakan Anak dan Rekam Jejak Kelam, GMNI Tuntut Kapolres Belawan Dicopot
• Kapolri Jenderal Listyo Sigit Hadiri Safari Ramadan 1446 H di Medan, Tingkatkan Sinergi TNI-Polri dengan Ulama dan Masyarakat

Insiden terjadi sekitar pukul 10.00 WIB, saat Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, yang merupakan mantan Bupati Asahan, tengah menyampaikan sambutan dalam agenda sidang paripurna. Keempat pria tersebut awalnya hadir dengan mengenakan identitas pers dan duduk mengikuti jalannya rapat.

Namun, menurut keterangan salah seorang petugas keamanan DPRD Sumut yang enggan disebutkan namanya, para oknum tersebut mulai berdiri satu per satu dan mengambil posisi di tengah ruangan sidang. Saat itulah mereka mencoba membentangkan spanduk dan berteriak-teriak menuntut keadilan atas PHK yang disebut terjadi di salah satu perusahaan sawit di Mandoge.

"Mereka berteriak soal PHK. Katanya, banyak masyarakat di Asahan yang jadi korban. Mereka sempat hendak membentangkan spanduk, tapi langsung kami amankan sebelum aksi itu berlangsung lebih jauh," kata petugas tersebut.

Tidak hanya itu, lanjutnya, keempat pria tersebut juga sempat melawan saat diamankan oleh petugas keamanan dalam gedung. Bahkan, mereka melemparkan lembaran-lembaran kertas kosong ke area dalam ruang paripurna yang saat itu dipenuhi anggota dewan dan undangan resmi.

"Kami cukup terkejut karena mereka menggunakan ID wartawan. Tapi ternyata niatnya memang mau buat aksi. Saat ditangkap, mereka tetap berteriak-teriak minta keadilan," ujarnya.

Usai kejadian, sempat ada upaya mediasi antara keempat orang tersebut dengan Komisi E DPRD Sumut. Namun, mediasi itu tidak berlangsung lama karena situasi dinilai tidak kondusif.

"Mereka menolak berdialog saat itu. Katanya, mereka lebih memilih menunggu undangan resmi dari dewan dan akan datang kembali dengan membawa masyarakat yang terdampak PHK serta bukti-bukti pendukung lainnya," terang petugas keamanan tersebut.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum dan Persidangan DPRD Sumut, Lutfi, saat dikonfirmasi awak media menyatakan belum menerima laporan resmi soal insiden tersebut.

"Saya belum monitor soal itu. Nanti akan kami cari tahu dan pelajari terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi," kata Lutfi singkat kepada Mistar.

Peristiwa ini menimbulkan tanda tanya di kalangan wartawan yang hadir secara resmi dan mengikuti jalannya paripurna dengan tertib. Dugaan penggunaan identitas pers secara tidak sah pun mulai mengemuka, dan kini menjadi perhatian pihak keamanan DPRD Sumut.