DPRD Sumut Akan Panggil Sekolah Bermasalah Buntut Siswa Terancam Gagal Ikut SNBP 2025

Kasus ini mencuat setelah viralnya protes yang dilakukan 140 siswa SMK Negeri 10 Medan di halaman sekolah mereka, Kamis (6/2/2025). Ketua Komisi E DPRD Sumut, HM Subandi, menegaskan melalui sambungan telepon bahwa permasalahan ini tidak hanya terjadi di satu sekolah, melainkan beberapa sekolah lain di Sumut juga mengalami hal yang sama.

Baca Juga:

• Sejumlah Mahasiswa Pingsan Dalam Kericuhan Aksi Tolak UU TNI di DPRD Sumut
• Aliansi Mahasiswa Sumut Tolak UU TNI dan Desak Pengesahan RUU Perampasan Aset ke Gedung DPRD Sumut
• Mahasiswa UINSU Unjuk Rasa di DPRD Sumut Tuntut Efisiensi Anggaran dan Pengesahan RUU Masyarakat Adat

Aksi protes yang dilakukan siswa SMK Negeri 10 Medan di kawasan Jalan Cikditiro, Kota Medan, menunjukkan keresahan mereka karena terancam tidak bisa mengikuti SNBP 2025 akibat kelalaian pihak sekolah dalam memasukkan data PDSS tepat waktu. Subandi menegaskan bahwa pihaknya akan segera menelusuri akar masalah ini.

Aksi protes siswaSMK Negeri 10 Medandi kawasan Jalan Cikditiro, Kota Medan, karena terancam tidak bisa mengikutiSNBP2025 akibat kelalaian pihak sekolah dalam memasukkan dataPDSStepat waktu.

DPRD Sumut berencana mempertanyakan langsung kepada sekolah-sekolah yang mengalami kendala serupa untuk mengetahui penyebab utama, apakah disebabkan oleh sistem atau kelalaian pihak sekolah. Ia juga menyoroti bahwa ada sekolah lain yang tidak mengalami kendala serupa, sehingga perlu dicari tahu perbedaannya.

Dalam waktu dekat, Komisi E DPRD Sumut akan menindaklanjuti permasalahan ini tanpa terburu-buru menyalahkan pihak sekolah. Subandi mengimbau agar orang tua dan siswa tetap tenang dan fokus pada pelajaran mereka, sembari DPRD Sumut mencari solusi yang tepat.

Selain itu, Subandi meminta Dinas Pendidikan Provinsi Sumut (Disdiksu) untuk segera menginstruksikan seluruh Kepala Cabang Dinas (Kacabdis) di kabupaten/kota untuk turun langsung ke sekolah-sekolah terdampak. Pemerintah perlu mengetahui penyebab pasti permasalahan ini agar dapat segera mengambil tindakan yang tepat.

Komisi E DPRD Sumut menegaskan bahwa mereka tidak ingin langsung menyalahkan sekolah, namun tetap akan melakukan investigasi dan memastikan solusi terbaik bagi para siswa. Subandi menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa peluang siswa untuk mengikuti SNBP 2025 tidak boleh hilang karena kesalahan administratif yang dapat dicegah.