Aset PT KAI di Jalan Sutomo Disita Kejari Medan dalam Kasus Korupsi Senilai Rp21,9 Miliar

Penyitaan dilakukan langsung oleh Kepala Kejari Medan, Fajar Syah Putra, bersama Kepala Seksi Pidana Khusus Mochamad Ali Rizza, Kepala Seksi Intelijen Dapot, dan Deputi Vice President Divre I PT KAI Sumatera Utara, Tegu Triono.

Baca Juga:

• Aksi Mahasiswa Ricuh di Kejati Sumut, Tuntut Usut Dugaan Korupsi Proyek APBD Labura
• Kejari Medan Klaim Peninjauan Kembali Vonis MA Bikin Hendo Nurahman Tunda Bebas
• PW IPA Sumut Desak Kejati Tuntaskan Dugaan Korupsi Rp103 Miliar Anggaran Stunting di Madina

Menurut Fajar, penyitaan ini merupakan bagian dari penanganan perkara dugaan korupsi yang merugikan negara hingga Rp21,91 miliar. "Hari ini kita melakukan penyitaan terhadap aset milik PT KAI di Jalan Sutomo yang sebelumnya dikuasai secara tidak sah," ujar Fajar, yang juga merupakan mantan Aspidsus Kejati Banten.

Dalam perkara ini, Kejari Medan telah menetapkan satu orang tersangka, yakni Risma Siahaan alias RS (64), dan telah dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Fajar menegaskan bahwa proses hukum akan terus berjalan hingga tuntas. "Penanganan perkara ini tidak akan berhenti di sini. Kami akan terus menindaklanjuti hingga tuntas," tegasnya.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat atau pihak mana pun yang saat ini masih menguasai aset milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tanpa hak, untuk segera menyerahkannya kepada negara. "Bagaimanapun juga, itu adalah aset negara. Jadi kami himbau agar seluruh pihak yang menguasai aset BUMN secara tidak sah, agar segera mengembalikannya," tambahnya.

Sementara itu, Deputi Vice President Divre I PT KAI Sumut, Tegu Triono, menyampaikan apresiasi atas dukungan Kejari Medan dalam proses pengembalian aset milik negara. "Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kajari dan seluruh tim. Ke depan, kami akan terus menertibkan aset-aset lain yang masih dikuasai pihak yang tidak berwenang," ujar Tegu, didampingi Manager Aset PT KAI, Deddi.

Langkah tegas ini menjadi sinyal kuat dari aparat penegak hukum dan BUMN untuk menjaga aset negara dari praktik penyalahgunaan. Upaya ini diharapkan mampu menimbulkan efek jera serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait kepemilikan dan penggunaan aset milik negara.