Dugaan Penembakan Anak dan Rekam Jejak Kelam, GMNI Tuntut Kapolres Belawan Dicopot

Surya menilai tindakan itu bertentangan dengan visi Kapolri yang tengah berupaya membangun citra institusi kepolisian yang lebih humanis, transparan, dan profesional. Menurutnya, perilaku seperti ini sangat tidak layak dipertahankan di tubuh Polri, terlebih dilakukan oleh pejabat tinggi setingkat Kapolres. Ia menegaskan, pejabat seperti Oloan bukan hanya gagal memberi contoh, tetapi justru menjadi ancaman bagi kepercayaan publik terhadap institusi hukum negara.

Baca Juga:

• GMNI Medan Gelar Buka Puasa Bersama dan Santunan Anak Yatim di Dies Natalis ke-71
• Kapolri Listyo Sigit Pastikan Proses Hukum Berjalan untuk Kasus Penembakan Tiga Polisi di Lampung
• Kapolri Listyo Sigit Perintahkan Bareskrim Usut Kasus Teror ke Media Tempo

Tak hanya insiden terbaru, rekam jejak AKBP Oloan juga disorot GMNI. Saat menjabat sebagai Kasat Reserse Narkoba di Polrestabes Medan, Oloan pernah disebut-sebut dalam kasus narkoba yang mencoreng nama institusi, meski tidak pernah sepenuhnya dibuka ke publik. Kini, dugaan pelanggaran kembali muncul saat ia berada di posisi yang lebih tinggi, memperkuat alasan bagi Kapolri untuk segera bertindak tegas.

Surya menegaskan bahwa tidak ada alasan pembenaran atas tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Apalagi, sebagai pimpinan tertinggi kepolisian di wilayah Belawan, Oloan seharusnya menjadi pelindung, bukan pelaku. Ia memperingatkan bahwa ketidaktegasan dalam kasus ini hanya akan menjadi preseden buruk bagi aparat lain untuk bertindak sewenang-wenang di lapangan.

"Jangan sampai tidak ada tindakan terhadap AKBP Oloan, karena ini akan menjadi contoh buruk bagi anggota Kepolisian lainnya untuk bertindak represif terhadap masyarakat," tegas Surya. Ia juga menyampaikan bahwa pembiaran atas kasus ini berpotensi semakin memperbesar krisis kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, yang selama ini berjuang memperbaiki citra.

Selain mendesak pencopotan Oloan, GMNI Medan juga menyoroti strategi komunikasi Polri yang dinilai terlalu berfokus pada pencitraan di media sosial. Menurut Surya, kampanye citra humanis yang dipaksakan justru mendorong anggota Polri mengabaikan prosedur penanganan perkara secara benar. Ia menilai pencitraan berlebihan hanya bertujuan menarik simpati publik dan Presiden, namun mengorbankan substansi tugas pokok menjaga keamanan dalam negeri.

Surya mengkritik bahwa program pemberantasan narkoba, penanganan premanisme, serta kejahatan jalanan seperti geng motor, perampokan, dan pencurian, justru belum ditangani secara maksimal. Ia menyerukan agar Polri kembali kepada khittahnya: mengoptimalkan patroli siang dan malam, memberantas kejahatan nyata yang meresahkan masyarakat.

"Kalau itu sudah dilakukan dengan serius dan berkelanjutan, maka sisi humanisme akan hadir dengan sendirinya. Bukan karena pencitraan, tapi karena kehadiran nyata di tengah masyarakat," tutup Surya.