Pakar Hukum Nilai Putusan MK Soal Pilkada Serang Dikritik, Dinilai Aneh dan Janggal

Benito menyoroti dua poin kritis dalam putusan tersebut. Pertama, petitum tidak sesuai dengan permohonan. Pemohon dalam permohonannya tidak meminta PSU, namun MK justru memutuskan hal yang tidak diminta. Selain itu, dalil posita permohonan juga tidak menguraikan tentang perlunya PSU. Kedua, ketidakkonsistenan pemohon. Pemohon dinilai tidak konsisten dalam menguraikan permohonan, terutama terkait selisih suara.

Baca Juga:

• Tsunami Ancam Indonesia, Gempa 8,7 SR Guncang Rusia, Warga Mulai Mengungsi
• Kebakaran Pabrik Sawit PT Agro Raya Mas Padam, Petugas Pemadam Terluka
• Suhu Ekstrem Landa Kota Medan, Warga Diminta Waspadai Risiko Kebakaran

Kritik ini menimbulkan pertanyaan besar tentang konsistensi dan keadilan dalam proses hukum di Indonesia. PutusanMK yang seharusnya menjadi penegak keadilan justru dianggap menimbulkan keraguan dan kontroversi. Bagaimana dampak putusan ini terhadap masa depan demokrasi di Kabupaten Serang? Simak analisis lengkapnya di sini.