Pakar Hukum Nilai Putusan MK Soal Pilkada Serang Dikritik, Dinilai Aneh dan Janggal

Benito menyoroti dua poin kritis dalam putusan tersebut. Pertama, petitum tidak sesuai dengan permohonan. Pemohon dalam permohonannya tidak meminta PSU, namun MK justru memutuskan hal yang tidak diminta. Selain itu, dalil posita permohonan juga tidak menguraikan tentang perlunya PSU. Kedua, ketidakkonsistenan pemohon. Pemohon dinilai tidak konsisten dalam menguraikan permohonan, terutama terkait selisih suara.

Baca Juga:

• Guncangan Gempa Blang Pidie Terasa di Medan, Warga Berhamburan ke Luar Rumah
• Analisis BMKG : Gempa Myanmar-Thailand Merupakan Gempa Dangkal Akiabt Aktivitas Sesar Besar Sagaing
• GMNI Medan Gelar Buka Puasa Bersama dan Santunan Anak Yatim di Dies Natalis ke-71

Kritik ini menimbulkan pertanyaan besar tentang konsistensi dan keadilan dalam proses hukum di Indonesia. PutusanMK yang seharusnya menjadi penegak keadilan justru dianggap menimbulkan keraguan dan kontroversi. Bagaimana dampak putusan ini terhadap masa depan demokrasi di Kabupaten Serang? Simak analisis lengkapnya di sini.