Mantan Sekdis Kesehatan Sumut Aris Yudhariansyah Dituntut 9 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi APD Covid-19

Menurut kajian Jaksa, Aris yang merupakan warga Jalan Perjuangan Komplek Cellini B-5 Tanjung Rejo Medan, terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 di Dinas Kesehatan Sumut pada tahun 2020. Tindakan ini memenuhi unsur-unsur korupsi sesuai dengan dakwaan primer.

Baca Juga:

• Polda Sumut Ungkap Penimbunan BBM Bersubsidi, Dua Warga Deli Serdang Ditangkap
• Pembacokan Jaksa Kejari Deli Serdang, Kuasa Hukum Sebut Kliennya Kesal Dijadikan ATM
• Jaksa dan Staf Kejari Deli Serdang Dibacok OTK, Diduga Terkait Kasus Hukum

Dakwaan primer yang disangkakan adalah Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

"Menuntut, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Aris Yudhariansyah dengan pidana penjara selama 9 tahun," ujar JPU Erick Sarumaha dalam sidang di ruang Cakra VI, Pengadilan Tipikor Medan.

Tak hanya itu, Aris juga dituntut membayar denda sebesar Rp500 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Selain tuntutan penjara dan denda, JPU juga menuntut Aris untuk membayar uang pengganti (UP) atas kerugian keuangan negara yang telah dinikmatinya sebesar Rp700 juta. Jika Aris gagal membayar UP tersebut dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrah), maka harta benda milik terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara tersebut.

Namun, jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar UP, maka dia akan dikenakan tambahan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan, yang berarti total masa hukuman bisa mencapai 13,5 tahun.

Setelah mendengarkan tuntutan tersebut, majelis hakim yang dipimpin oleh Sarma Siregar menunda persidangan. Sidang berikutnya akan digelar pada Kamis (20/2/2025), dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pleidoi) dari terdakwa.